BOGOR – Sengketa lahan di wilayah Cipelang, Kabupaten Bogor, kembali menjadi perhatian setelah aktivitas pemagaran menggunakan pagar besi dilakukan di atas lahan yang masih menjadi objek sengketa.
Pantauan awak media sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah pekerja terlihat melakukan pemasangan pagar besi di lokasi. Kegiatan tersebut disebut dilakukan oleh pihak yang berada di bawah pendampingan Advokat Fuji Handriana, SH, dari LBH Pejabat.
Saat dikonfirmasi, Fuji Handriana, SH, yang disebut sebagai kuasa hukum Endang Pratiwi Wahyudi, SH, menyampaikan bahwa pemagaran dilakukan untuk menjaga keamanan lahan yang diklaim sebagai milik kliennya.
Menurut Fuji, langkah tersebut dilakukan agar lahan tidak dikuasai atau diambil alih oleh pihak lain yang tidak memiliki hak.
Namun, ketika awak media meminta penjelasan mengenai dasar kepemilikan atau dokumen yang menjadi dasar klaim atas lahan tersebut, termasuk terkait oper alih garapan, pihak kuasa hukum disebut belum memberikan dokumen yang dapat diperlihatkan kepada media.
Sementara itu, Dr. Suriyanto, SH, MH, MKn, yang disebut sebagai kuasa hukum pihak Denis, memberikan tanggapan berbeda. Ia menilai pemagaran tersebut tidak seharusnya dilakukan apabila belum terdapat kejelasan mengenai dasar hak atas tanah yang menjadi objek sengketa.
Suriyanto juga mempertanyakan dasar dokumen oper alih garapan yang dikaitkan dengan Endang Pratiwi Wahyudi. Ia menyatakan bahwa menurut penilaiannya, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan tanah secara sah.
“Kalau memang merasa memiliki lahan tersebut sekitar 4,1 hektare berdasarkan oper alih garapan, silakan dibuktikan melalui jalur hukum dan pengadilan,” ujar Suriyanto.
Ia juga menyatakan keberatan terhadap kegiatan pemagaran yang dilakukan di lokasi tersebut. Menurutnya, apabila pemagaran dilakukan tanpa dasar hak yang jelas, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum berupa pelaporan kepada aparat penegak hukum.
“Perbuatan pemagaran tersebut akan kami laporkan apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum yang sah,” tegasnya.
Suriyanto menambahkan, sengketa kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan masing-masing pihak.
Di sisi lain, klaim mengenai keabsahan dokumen, kepemilikan lahan seluas sekitar 4,1 hektare, serta dugaan pemagaran tanpa hak masih merupakan bagian dari sengketa antara para pihak dan perlu dibuktikan melalui proses hukum.
Hingga berita ini ditulis, masing-masing pihak memiliki pandangan berbeda mengenai dasar penguasaan lahan tersebut. Penyelesaian melalui pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai siapa yang memiliki hak secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa. (Redaksi)









